Komisi VI DPR RI menggelar rapat anggaran dengan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Chatib Basri yang juga Menteri Keuangan, Rabu (29/5). Rapat membahas pemotongan anggaran BKPM tahun anggaran 2013 untuk RUU APBN Perubahan 2013.

Komisi VI juga segera melakukan rapat Kelompok Kerja (Pokja) pada Kamis (30/5)  untuk melanjutkan pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) BKPM. Setelah itu, rencananya hasil rapat Pokja itu akan dilanjutkan dengan Rapat Kerja kembali dengan Kepala BKPM.

“Raker hari ini merupakan bagian dari pembahasan RUU tentang APBN Perubahan 2013 yang disusun oleh Badan Anggaran. Oleh karena itu, kami ingin mendengar penjelasan dari kepala BKPM mengenai perubahan RKA-K/L dalam RUU Perubahan APBN sesuai dengan surat Menkeu No.S-339/MK.02/2013 tertanggal 14 Mei yang berisikan kebijakan penghematan dan pengendalian belanja kementerian negara atau lembaga pada tahun 2013 dengan melakukan pemotongan pagu anggaran belanja K/L 2013,” jelas Airlangga Hartarto (F-PG) saat memimpin rapat.

Sementara itu Kepala BKPM dalam rapat tersebut menjelaskan, pemotongan anggaran BKPM tahun 2013 sebesar Rp 53.015.696.000 yang berasal dari beberapa kegiatan, di antaranya penundaaan pembukaan kantor cabang (Indonesia International Promotion Center/IIPC) di 3 negara, yaitu Jerman, Cina, dan India. Hanya kantor cabang yang di Korea Selatan yang terealisir dari anggaran 2013.

“Pembukaan IIPC di Jerman, Cina, dan India sedang dalam pembangunan dan diperkirakan akan selesai pada tahun 2014,” ungkap Chatib Basri. Pembukaan kantor-kontor cabang juga menunggu persetujuan dari Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. (mh)foto:odjie/parle